Category Archives: Kompleks Parlemen

MUH. HANAFIAH: KEMBALIKAN PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA & MPR SEBAGAI LEMBAGA TERTINGGI NEGARA

Di sela acara “Rembuk Nasional: membangun harmonisasi legislasi nasional dan legislasi daerah  PPUU DPD RI, hari ini, di Gedung Nusantara IV DPD RI,  H. Muh. Hanafiah Harahap, DH, memberikan masukan tentang sebutan 4 Pilar. “Istilah atau sebutan itu tidak benar. Pancasila

NAZARUDDIN : KEMBALIKAN UUPA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU DI ACEH

Anggota DPRD Pidie Jaya, DI Aceh, Nazaruddin Ismail, dalam acara ” “Rembuk Nasional: Membangun Harmonisasi Legislasi Nasional dan Legislasi Daerah”, yang diadakan  PPUU DPD RI, hari ini, di Gedung Nusantara IV DPD RI,”,  meminta kepada Pemerintah Pusat agar mengembalikan 2

JELANG PELANTIKAN GUBERNUR & WAGUB DKI : JAKARTA: WARGA JAKARTA BUTUH PEMIMPIN YANG BERPIHAK PADA YANG LEMAH

Jika tidak ada aral melintang, dalam hitungan hari, tepatnya 16 Oktober 2017, Presiden akan melantik Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih Anies Baswedan dan Sandiaga Uno di Istana Negara, Jakarta. Pelantikan dan kehadiran pemimpin baru di Jakarta ini diharapkan

DISKUSI PUBLIK ASIA PASIFIK FPKS DPR RI

  Fraksi PKS DPR RI mengadakan Diskusi Publik bertema “Asia Pasifik Dalam Dinamika Politik Regional, bertempat di alRuang Pleno PKS DPR RI, Gedung Nusantara I lantai 3, pada hari ini, Selasa, 10 Oktober 2017. Sebagai narsaumber, ditampilkan Prof. Dr. Syaiful

KOMITE IV DPD RI MINTA DAU TIDAK BERKURANG DAN PENAMBAHAN DANA DESA TAHUN 2018 MENJADI 80 TRILIUN RUPIAH

  Mencermati pembahasan RAPBN 2018 antara Banggar DPR RI dan Kemenkeu, Dr. H. Ajiep Padindang, Ketua Komite IV DPD RI berharap pada DPR RI agar memperhatikan dan mempertimbangkan pandangan DPD RI yang telah disampaikan tgl 27 September 2017 yang lalu. 

SENATOR YANES MURIB BERHARAP KEMENDAGRI TINDAK LANJUTI KEPUTUSAN MK

Anggota Dewan Perwakilan Daerah DPD RI, dari Propinsi Papua, Yanes Murib, menyayangkan pihak Kemendagri yang membentuk Tim Pencari Fakta terhadap hasil keputusan MK pada Pilkada di Papua:  “Tindakan Kemendagri tidak tepat kalau “mencampuri” urusan hasil pilkada. Kemendagri itu urusan administrasi, kalau

KETUA KOMITE III DPD RI: TINDAK TEGAS PENGEDAR PIL PCC

“Pengedar Pil PCC Bisa Dituntut Hukuman Mati Jika Dijerat dengan UU Perlindungan Anak”, Hj. Fahira Idris, anggota MPR-DPD RI Perwakilan Propinsi DKI Jakarta. Publik terhenyak dengan kejadian tidak biasa yang terjadi di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Bagaimana tidak, sekitar 53

KOMITE III DPD RI: PREDATOR ANAK HARUS DIBERANTAS SAMPAI TUNTAS

Seakan tidak ada jeranya, tindak kejahatan dan kekerasan terhadap anak yang sudah dikategorikan kejahatan luar biasa kembali terjadi. Setelah beberapa bulan yang lalu, tepatnya Maret 2017 terbongkar jaringan pelaku paedofil yang menyebar aksi bejatnya lewat grup Facebook dan Grup WhatsApp,

LAMPUNG SIAP JADI PUSAT PEMERINTAHAN RI

🇮🇩 Puluhan Tokoh Temui Ketua MPR RI”   Wacana pemindahan Ibu Kota Republik Indonesia yang beberapa waktu lalu dkemukakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terus menggelinding serta menjadi kajian para akademisi dan tokoh di berbagai daerah yang dinilai layak dan potensial untuk

FOTO : RDP BAP DPD RI DENGAN TNI AD