KETUA BANG JAPAR: UU ORMAS BERPOTENSI ANTI DEMOKRATIS

Hj. Fahira Fahmi Idris, Ketua Ormas Bang Japar, Ketua Komite III DPD RI, agt MPR RI dari Propinsi DKI Jakarta

Ketua Organisasi Massa Bang Japar, Hj. Fahira Fahmi Idris menyambut UU Ormas yang baru disahkan oleh DPR RI, kemarin 24 Oktober 2017, dengan nada prihatin. Perppu Ormas yang disahkan menjadi UU oleh DPR RI mendapat persetujuan dari Fraksi PDIP, Golkar, PKB, PPP, NasDem, Hanura, dan Demokrat, sedangkan Fraksi Gerindra, PKS, dan PAN tidak memberikan persetujuan. Namun UU ini harus direvisi sesuai permintaan dari Fraksi Demokrat, PKB dan PPP; yaitu pasal penistaan agama di Pasal 59 Ayat 3, sanksi di pasal 61 dan mekasnisme pengadilan seperti diatur dalam Pasal 82.
“Innalillahi. Sah sudah, regulasi yang berpotensi antidemokrasi disahkan oleh lembaga demokratis bernama DPR menjadi Undang-Undang,” ujar Fahira Fahmi Idris, yang juga menjadi Senator Indonesia, anggota MPR RI perwakilan Propinsi DKI Jakarta.
Dalam UU Ormas yang inipemerintah memperluas unsur larangan untuk ormas. Larangan yang lebih luas dari aturan sebelumnya di antaranya soal definisi paham yang bertentangan dengan Pancasila dan Kementerian Hukum dan HAM punya kewenangan langsung membubarkan ormas anti-Pancasila tanpa jalur pengadilan. Untuk mencabut status badan hukum ormas anti-Pancasila, Menteri Hukum dan HAM hanya melewati dua sanksi administratif.
“Cara pintas” tersebut dikhawatirkan berpotensi melanggar prinsip-prinsip kehidupan berbangsa dan bernegara yang sudah disepakati bersama sejak era reformasi yaitu demokrasi.
“Pembubaran Ormas tentunya melalui mekanisme pengadilan sebagai salah satu ciri negara demokrasi, dimana lembaga peradilan diberi peran sebagai penyeimbang dari pemegang kekuasaan. Dalam negara demokrasi hanya lembaga peradilan yang paling obyektif memutuskan sebuah tindakan itu pelanggaran hukum atau tidak, bukan Pemerintah. Lembaga peradilan dalam negara demokrasi juga sebagai pemberi kepastian agar tidak ada kebijakan pemegang kekuasaan yang melanggar HAM”.
“Sedangkan untuk Perppu Ormas yang sudah disahkan menjadi UU ini, prinsip demokrasi tidak dijalankan karena lembaga peradilan tidak diberi peran sama sekali. Padahal keputusan pembubaran sebuah ormas menyangkut hajat hidup orang banyak”, kata Hj. Fahira Idris, yang saat ini menjabat Ketua Komite III DPD RI. “Oleh karena itu, membubarkan ormas lewat pengadilan menjadi konsekuensi jika bangsa ini ingin tetap teguh memegang prinsip demokrasi”.
“Saya yakin Perppu ini akan dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi karena selain tidak memenuhi unsur kegentingan juga mengabaikan lembaga peradilan sebagai salah satu pilar demokrasi”, tutup Hj. Fahira Idris.