KOMITE IV DPD RI MINTA DAU TIDAK BERKURANG DAN PENAMBAHAN DANA DESA TAHUN 2018 MENJADI 80 TRILIUN RUPIAH

 

Dr H Ajiep Padindang, Ketua Komite IV DPD RI, Anggota MPR-DPD RI dari Propinsi Sulawesi Selatan

Mencermati pembahasan RAPBN 2018 antara Banggar DPR RI dan Kemenkeu, Dr. H. Ajiep Padindang, Ketua Komite IV DPD RI berharap pada DPR RI agar memperhatikan dan mempertimbangkan pandangan DPD RI yang telah disampaikan tgl 27 September 2017 yang lalu. 

DPD RI melalui Komite IV, telah membahas RAPBN 2018 bersama dengan Kementerian Keuangan  dan Kementerian PPN/ Bappennas, setelah menyerap aspirasi seluruh daerah menyimpulkan bahwa, DAU dalam RAPBN 2018 dengan formula barunya, agar tidak ada daerah provinsi dan kabupaten/kota yang turun pagunya dibanding tahun 2017.

“Sangat berharap terjadi kenaikan seiring kenaikan rencana PDN Netto Negara tahun 2018,” kata Ajiep Padindang, anggota DPD RI dari Dapil Sulsel.

Ajiep Padindang menegaskan, sangat tidak bijak dan tidak aspiratif kalau DAU dalam RAPBN 2018 tidak naik, sebab paling tidak ada 171 Daerah akan Pilkada yang menyerap sekitar 90 persen PAD daerah tersebut. ” “Artinya belanja aparat dan belanja pembangunan diharap dari DAU,” kata Ketua Komite IV DPD RI itu.

Sedangkan dana Desa, jelas hitungannya sesuai amanah UU No. 6 tahun 2014 dan Roadmap yang dibuat pemerintah, ” Jadi harus konsisten dengan kenaikan pagunya pertahun. Dan tidak ada alasan pemerintah tidak penuhi sebab belanja Pemerintah pusat jauh bertambah dan sangat tidak seimbang dengan dana transfer ke daerah.

Ajiep Padindang mengingatkan, alasan evaluasi dan pengawasan pada dana desa, tidak bisa diterima.

“Ya tetap dievaluasi dan diawasi secara ketat, tetapi pagunya harus ditambah,” kata Ajiep Padindang meyakinkan.