STEFANUS BAN LIOW MENDUKUNG DIBENTUK NYA KOMNAS KESELAMATAN PASIEN DI DAERAH

Rombongan Komite III DPD RI saat diterima Pemkab Tomohon

Stefanus BAN Liow Senator Sulawesi Utara menyatakan dukungannya atas ide dan usulan ketua IDI Tomohan tentang pembentukan Komnas Keselamatan Pasien di Daerah. Masukan itu mengemuka dalam kunjungan Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI ke Pemerintah Kota Tomohon yang berlangsung Senin, 05/02/18 di Tomohon.

‘Perlindungan pasien selalu menjadi isu yang menarik untuk dibahas dalam relasi pemberian layanan kesehatan antara pasien dengan tenaga medis. Meski  kedudukan keduanya dalam berbagai teori selalu dianggap seimbang namun praktiknya sulit untuk menggangap pasien mempunyai kedudukan yang seimbang dengan tenaga  medis. Hal ini disebabkan karena pasien tidak memiliki pengetahuan medis sehingga pasien cenderung bersikap pasrah pada tenaga  medis, demikian diungkapkan Senator Sulawesi Utara Stefanus BAN Liow dalam sambutannya selaku ketua rombongan Komite III DPD RI dalam Rapat Kerja tersebut.
Di tempat yang sama, Walikota Tomohon Jimmy Feidie Eman SE Ak dalam pidato pembukaan rapat kerja juga menyampaikan apresiasi kepada delegasi Komite III DPD RI karena  telah memilih Tomohon sebagai daerah  tujuan kunjungan kerja untuk menggali berbagai pandangan dan pendapat terkait materi RUU Perlindungan Pasien yang saat ini sedang diinisiasi oleh Komite III. Jimmy Eman menyakini, Komite III DPD RI akan banyak menerima masukan-masukan dari pemangku kepentingan yang hadir dalam rapat kerja ini.
Wakil Ketua Komite III DPD RI, dr. Delis Julkarson Hehi, MARS, dalam sambutan pembukaannypembukaannya mengatakan: “Saat ini masyarakat semakin menyadari hak-haknya sebagai konsumen kesehatan. Sehingga seringkali mereka secara kritis mempertanyakan tentang penyakit, pemeriksaan, pengobatan, serta tindakan yang akan diambil berkenaan dengan penyakitnya, bahkan tidak jarang mereka mencari pendapat kedua (second opinion). Hal tersebut merupakan hak yang selayaknya dihormati oleh pemberi pelayanan kesehatan. Pada saat yang bersamaan kewajiban memenuhi standar pelayanan rumah sakit untuk meningkatkan mutu pelayanan yang dilakukan melalui proses akreditasi  secara berkala setiap 3 tahun sebagaimana perintah Permenkes 12/2012, menjadi salah satu bukti jaminan perlindungan pasien yang diberikan oleh petugas medis”.
Pada kesempatan Rapat Kerja tersebut, Hilda Tirajoh SH. Ketua Ombudsman provinsi Sulawesi Utara mengamini yang diungkapkan Delis. Selama tahun 2017 Ombudsman Sulawesi Utara menerima 10 pengaduan perihal buruknya layanan kesehatan yang mengarah pada minimnya perlindungan pasien. Pengaduan itu antara lain menyangkut mekanisme rujukan, pemberian perawatan dan pemberian obat. Begitu pula pengamat kebijakan publik Universitas Samratulangi Manado Dr. Maxi Egeten, MSI yang menyatakan: “Akreditasi rumah sakit tidak dapat dijadikan pembuktian bagi mutu layanan publik yang diberikan oleh rumah sakit. Sebab faktanya beberapa akreditasi dilakukan sebagai formalitas belaka. Saat ini demokrasi, non diskirminasi dan kualitas pelayanan publik saat ini menjadi unsur penentu layanan publik yang diberikan oleh badan-badan/lembaga pemberi layanan publik.

Rapat Kerja Komite III DPD RI dengan Pemda Tomohon, Sulawesi Utara