Lampung, kabarsenayan.com. — Anggota Komisi XII DPR RI, A. Junaidi Auly menjelaskan bahwa Perubahan iklim tidak lagi dapat dipandang sebagai isu lingkungan semata, melainkan telah bertransformasi menjadi isu daya tahan ekonomi masyarakat. Hal tersebut disampaikan pada acara ‘Sosialisasi Proklim’ yang diselenggarakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup di Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung.
Junaidi melanjutkan bahwa dampaknya kini secara nyata memengaruhi produktivitas pertanian, ketersediaan air, stabilitas harga pangan, hingga keberlangsungan mata pencaharian masyarakat. Karena itu, Program Kampung Iklim (ProKlim) perlu memasuki fase baru pembangunan nasional,
“Sejatinya telah dirancang sebagai instrumen pembangunan berkelanjutan yang mengintegrasikan perlindungan lingkungan, partisipasi publik, dan penguatan kapasitas masyarakat dari tingkat paling dasar, yakni kampung dan komunitas lokal”, terang Junaidi.
Alumni IPB ini menambahkan tantangan yang dihadapi Indonesia saat ini menuntut perubahan orientasi kebijakan. Keberhasilan ProKlim tidak lagi layak diukur dari banyaknya kampung yang terdaftar, melainkan dari seberapa besar kemampuan masyarakat menghadapi banjir, kekeringan, kenaikan suhu, ancaman terhadap pangan, serta tekanan ekonomi yang ditimbulkan oleh perubahan iklim.
“Indikator keberhasilan ProKlim harus bergeser dari kuantitas partisipasi menuju kualitas ketahanan masyarakat. Program ini harus menghasilkan dampak yang dapat dirasakan langsung oleh warga”, tegas Junaidi.
Sebagai salah satu penyangga pangan nasional dan pintu gerbang ekonomi Pulau Sumatera, Lampung memiliki peluang besar untuk menjadi model penguatan ketahanan masyarakat berbasis ProKlim. Karena itu, adaptasi terhadap perubahan iklim harus ditempatkan sebagai investasi pembangunan daerah guna menjaga produktivitas pangan, memperkuat kesejahteraan masyarakat, dan memastikan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi di masa depan.
Putra Daerah asli Lampung ini juga mendorong agar pelaksanaan ProKlim disertai dengan kebijakan yang memperkuat pemerataan kapasitas antardaerah. Sebab, keberhasilan program ini tidak hanya ditentukan oleh partisipasi masyarakat, tetapi juga oleh kemampuan negara menghadirkan dukungan pendanaan, pendampingan teknis, dan kolaborasi lintas sektor secara berkelanjutan.
“disinilah ProKlim perlu diintegrasikan dengan agenda pembangunan daerah, mulai dari penguatan ketahanan pangan, pengelolaan sumber daya air, pengembangan ekonomi sirkular, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis komunitas,” pungkas Junaidi.
Ke depan, ProKlim harus menjadi investasi pembangunan yang memperkuat daya tahan masyarakat dari tingkat kampung. Sebab, ketika masyarakat semakin siap menghadapi berbagai risiko perubahan iklim, sesungguhnya Indonesia sedang membangun fondasi ketahanan nasional yang berkelanjutan dari bawah.