Jakarta, kabarsenayan.com. — Sekretaris Jenderal DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sekaligus Anggota Komisi XI DPR RI, Muhammad Kholid, mengingatkan bahwa kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan tidak boleh dipandang hanya sebagai persoalan asap. Karhutla telah berkembang menjadi persoalan kemanusiaan, ekologis, sekaligus penegakan hukum yang membutuhkan penanganan terpadu.
“Yang kita hadapi bukan hanya lahan yang terbakar. Ada warga yang kesehatannya terancam, ada anak-anak dan lansia yang menghirup udara tidak sehat, ada satwa yang kehilangan habitat, dan bila ditemukan unsur kesengajaan, ada pihak yang harus bertanggung jawab. Semuanya harus ditangani secara bersamaan,” ujar Kholid dalam keterangannya, Senin (24/8/2026).
Menurut Kholid, prioritas pertama pemerintah harus memastikan keselamatan masyarakat. Memburuknya kualitas udara di sejumlah wilayah Kalimantan berpotensi meningkatkan gangguan pernapasan, terutama bagi balita, ibu hamil, lansia, serta masyarakat dengan kondisi kesehatan rentan. Kabut asap juga telah mengganggu aktivitas masyarakat dan transportasi, termasuk penerbangan.
Karena itu, ia meminta Kementerian Kesehatan, BNPB, dan BPBD di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan memastikan fasilitas kesehatan berada dalam kondisi siaga, termasuk ketersediaan obat-obatan, oksigen, tenaga kesehatan, serta distribusi masker yang menjangkau masyarakat terdampak.
“Jangan menunggu jumlah korban meningkat baru respons kesehatan diperkuat. Dalam situasi seperti ini, prinsipnya harus preventif. Negara harus hadir lebih awal untuk melindungi kelompok masyarakat yang paling rentan,” tegas Kholid.
Selain dampak terhadap manusia, Kholid menyoroti kerusakan ekologis akibat karhutla. Di Kecamatan Muara Pawan, Kabupaten Ketapang, tim Manggala Agni menemukan satwa yang mati terbakar ketika melakukan pemadaman. Sebelumnya, satwa liar termasuk orangutan juga harus dievakuasi dari kawasan terdampak setelah habitatnya terganggu.
“Ketika hutan terbakar, yang hilang bukan hanya pohon dan lahan. Di dalamnya ada sebuah ekosistem. Ada satwa liar yang kehilangan rumah, sumber makanan, bahkan kehilangan nyawa. Sebagian merupakan spesies yang dilindungi dan membutuhkan waktu sangat panjang untuk dipulihkan,” kata Kholid.
Ia meminta Kementerian Kehutanan bersama BKSDA memperkuat pemetaan kawasan rawan, jalur penyelamatan satwa, serta kapasitas tim evakuasi selama masa darurat. Penanganan karhutla, menurutnya, harus menempatkan perlindungan biodiversitas sebagai bagian integral dari operasi penanggulangan bencana.
Kholid juga menegaskan pentingnya penegakan hukum yang konsisten. Ia mengapresiasi langkah aparat yang telah menetapkan sejumlah tersangka dalam kasus pembakaran lahan, tetapi mengingatkan agar proses hukum tidak berhenti hanya pada pelaku lapangan atau pemilik lahan skala kecil.
“Kalau kebakaran terjadi karena kesengajaan, penegakan hukumnya harus mengikuti aliran tanggung jawab sampai ke atas. Jangan hanya menangkap orang yang menyalakan api, tetapi telusuri siapa yang memperoleh manfaat ekonomi dari pembakaran tersebut,” ujarnya.
Menurutnya, apabila ditemukan keterlibatan korporasi atau institusi bisnis, maka pertanggungjawaban hukum harus diterapkan secara tegas. Ia meminta Polri melanjutkan penyidikan berdasarkan bukti yang ada, sementara Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup perlu menggunakan instrumen administratif secara efektif, mulai dari evaluasi hingga penindakan terhadap izin konsesi apabila ditemukan pelanggaran.
“Karhutla akan terus berulang jika biaya melakukan pembakaran lebih murah daripada konsekuensi hukumnya. Karena itu penegakan hukum juga merupakan bagian dari strategi pencegahan,” kata Kholid.
Kholid mengapresiasi perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap penanganan karhutla dan arahan untuk mempercepat respons pemerintah. Menurutnya, tantangan sekarang adalah memastikan arahan tersebut benar-benar diterjemahkan menjadi tindakan cepat di lapangan.
“Arahan Presiden sudah jelas. Yang harus kita pastikan sekarang adalah tidak ada jarak antara keputusan di Jakarta dan kebutuhan masyarakat di lapangan. Dalam penanganan bencana, kecepatan eksekusi sangat menentukan,” ujarnya.
Ia meminta BMKG bersama lembaga terkait terus mengoptimalkan operasi modifikasi cuaca ketika kondisi atmosfer memungkinkan, sekaligus memperkuat sistem peringatan dini untuk mengantisipasi meluasnya titik api.
Dari sisi pembiayaan, Kholid meminta pemerintah memastikan anggaran tanggap darurat dapat segera digunakan BNPB dan BPBD tanpa terhambat prosedur administratif yang berlebihan. Dukungan anggaran harus diarahkan terutama pada pemadaman, pelayanan kesehatan, logistik masyarakat, perlindungan kelompok rentan, serta pemulihan awal daerah terdampak.
“Dana tersedia bukan tujuan akhir. Ukurannya adalah seberapa cepat masker sampai kepada warga, tenaga kesehatan siap melayani, tim pemadam berada di titik api, dan masyarakat mendapatkan perlindungan,” katanya.
Kholid menilai penyelesaian karhutla membutuhkan satu komando kebijakan yang mengintegrasikan tiga agenda sekaligus: menyelamatkan manusia, melindungi ekosistem, dan menegakkan hukum.
Karena itu, kolaborasi BMKG, Kementerian Kesehatan, BNPB, BPBD, Polri, Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, BKSDA, pemerintah daerah, serta Kementerian Keuangan harus berjalan secara simultan dan terkoordinasi.
“Kita mendukung penuh pemerintah untuk mengatasi karhutla ini. Sekarang yang dibutuhkan adalah kecepatan, koordinasi, dan keberanian mengambil tindakan. Selamatkan warga, lindungi satwa dan hutan kita, serta tindak siapa pun yang terbukti bertanggung jawab. Jangan sampai penanganannya tersendat oleh birokrasi,” pungkas Kholid, anggota DPR RI dari Dapil Jawa Barat VI (Kota Depok dan Kota Bekasi).