Jakarta, kabarsenayan.com. —Angka kepercayaan publik terhadap Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka masih berada di level 63,2 persen. Namun, di balik modal kepercayaan tersebut, muncul sinyal peringatan: tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah berada di angka 55,1 persen dan menunjukkan tren penurunan.
Survei nasional Poltracking Indonesia mengungkap tekanan ekonomi menjadi faktor utama yang menggerus kepuasan masyarakat. Harga kebutuhan pokok yang mahal, meningkatnya pengeluaran rumah tangga, serta persoalan lapangan kerja menjadi keluhan terbesar publik terhadap kinerja pemerintah.
Survei tatap muka yang dilakukan pada 14–20 Agustus 2026 dengan melibatkan 1.220 responden di 38 provinsi itu menggunakan metode stratified multistage random sampling dengan margin of error ±2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Daya Beli Turun, Pemerintah Didorong Cari Solusi Cepat
Poltracking mencatat sebanyak 44,3 persen responden menyebut mahalnya harga kebutuhan pokok sebagai persoalan utama masyarakat saat ini. Bahkan, 55,6 persen publik menilai kebutuhan pokok belum terjangkau dalam satu bulan terakhir.
Tekanan ekonomi juga terlihat dari meningkatnya beban rumah tangga. Sebanyak 62,5 persen responden mengaku pengeluaran rumah tangga saat ini lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya. Di sektor tenaga kerja, 57,3 persen publik menilai pemerintah belum berhasil menurunkan angka pengangguran.
Program Unggulan Pemerintah Mulai Diuji Publik
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah memiliki tingkat pengenalan publik mencapai 93,9 persen. Namun, tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelaksanaannya masih menjadi tantangan, dengan 49,2 persen menyatakan tidak puas dan 46,4 persen menyatakan puas.
Bahkan terkait keberlanjutan program tersebut, suara publik terbelah. Sebanyak 44,6 persen responden menilai MBG tidak perlu dilanjutkan, sementara 42,1 persen meminta program tetap berjalan.
Sementara program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang diketahui oleh 76,9 persen responden, masih menghadapi persoalan kepercayaan. Sebanyak 55,6 persen publik menyatakan tidak yakin program itu mampu menjadi penggerak kesejahteraan masyarakat desa secara berkelanjutan.
Desakan Reshuffle Kabinet Menguat
Kinerja para menteri juga menjadi sorotan. Survei mencatat tingkat kepuasan terhadap kinerja menteri dan pejabat pemerintahan hanya 47 persen, sementara 51,9 persen responden menilai Presiden Prabowo perlu melakukan perombakan kabinet.
Sektor yang paling banyak dinilai perlu dievaluasi adalah bidang perekonomian sebesar 30,8 persen dan hukum, HAM, imigrasi serta pemasyarakatan sebesar 22 persen. Alasan utama publik menginginkan reshuffle adalah karena kinerja menteri dinilai kurang memuaskan.
Hukum dan Korupsi Jadi Titik Lemah
Selain ekonomi, isu hukum dan pemberantasan korupsi menjadi pekerjaan rumah besar pemerintah. Poltracking mencatat kedua bidang tersebut termasuk yang memiliki tingkat kepuasan publik paling rendah.
Di sisi demokrasi, publik juga menilai keberadaan oposisi kritis tetap diperlukan. Sebanyak 58,5 persen responden menyatakan penting adanya partai oposisi yang kritis terhadap pemerintah.
Poltracking menyebut terdapat lima faktor yang memicu penurunan tren kepuasan publik, yakni tekanan ekonomi, persoalan implementasi program prioritas, rendahnya kinerja sebagian menteri dan komunikasi pemerintah, persepsi terhadap penegakan hukum serta korupsi, dan melemahnya fungsi checks and balances.
Meski tingkat kepercayaan publik masih menjadi modal politik pemerintahan Prabowo-Gibran, survei ini menunjukkan tantangan terbesar pemerintah ke depan berada pada kemampuan memperbaiki ekonomi rakyat, memastikan program prioritas berjalan efektif, serta meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.