Jakarta, kabarsenayan.com. — Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) memperkuat keamanan sistem elektronik dan tata kelola teknologi informasi melalui kerja sama strategis dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Penguatan kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Kemenko Kumham Imipas dan BSSN yang berlangsung di Aula Kemenko Kumham Imipas, Gedung Trinity, Jakarta, Rabu (23/9).
Nota Kesepahaman ditandatangani oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, bersama Kepala BSSN Letjen TNI (Purn) Nugroho Sulistyo Budi.
Kerja sama tersebut menjadi langkah strategis bagi Kemenko Kumham Imipas sebagai kementerian koordinator yang baru dibentuk dalam Kabinet Merah Putih untuk memperkuat reformasi birokrasi sekaligus membangun penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang aman, andal, terintegrasi, dan berintegritas.
Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa transformasi digital pemerintahan harus didukung oleh sistem yang memiliki keamanan dan keandalan tinggi agar mampu menjaga kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan layanan pemerintah.
“Transformasi digital pemerintahan harus dibangun di atas sistem yang aman, andal, dan dapat dipercaya. Karena itu, kerja sama dengan BSSN menjadi langkah penting bagi Kemenko Kumham Imipas dalam memperkuat keamanan sistem elektronik, melindungi data pemerintah, serta memastikan setiap layanan digital dapat berjalan secara efektif dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Yusril.
Menurut Yusril, keamanan siber tidak semata-mata berkaitan dengan penggunaan teknologi, tetapi juga menjadi bagian penting dalam membangun tata kelola pemerintahan yang berintegritas serta menjaga kepercayaan publik.
“Keamanan siber bukan hanya persoalan teknologi, tetapi juga menyangkut tata kelola, integritas, dan kepercayaan publik. Saya meminta seluruh jajaran Kemenko Kumham Imipas untuk memiliki kesadaran dan tanggung jawab yang sama dalam menjaga keamanan informasi serta membangun tata kelola pemerintahan digital yang aman, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” lanjutnya.
Melalui Nota Kesepahaman yang berlaku selama lima tahun, yakni 2026–2031, Kemenko Kumham Imipas bersama BSSN akan memperkuat keamanan infrastruktur teknologi informasi, melakukan mitigasi terhadap potensi insiden siber, serta meningkatkan pelindungan aset dan data strategis pemerintah dari berbagai ancaman keamanan digital, termasuk peretasan dan kebocoran data.
Kepala BSSN Letjen TNI (Purn) Nugroho Sulistyo Budi menyampaikan apresiasi atas terjalinnya kerja sama dengan Kemenko Kumham Imipas. BSSN mendukung pembangunan sistem elektronik terintegrasi yang saat ini terus dikembangkan Kemenko Kumham Imipas untuk meningkatkan efisiensi layanan dan keandalan sistem pemerintahan digital.
“Keamanan harus menjadi bagian sejak tahap perencanaan, pembangunan, hingga pengembangan sistem elektronik. Dengan pendekatan tersebut, sistem yang dibangun dapat lebih terlindungi dari berbagai potensi ancaman siber serta memiliki keandalan dan akuntabilitas yang dapat dipertanggungjawabkan,” lanjut Nugroho.
Sinergi Kemenko Kumham Imipas dan BSSN diharapkan menjadi fondasi dalam membangun ekosistem digital pemerintahan yang semakin aman dan terpercaya. Kerja sama tersebut sekaligus mendukung percepatan transformasi digital pemerintahan dalam mewujudkan pelayanan publik yang efektif serta mendukung Visi Indonesia Emas 2045.
Kegiatan turut dihadiri Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Otto Hasibuan, Sekretaris Kemenko Kumham Imipas R. Andika Dwi Prasetya, Sekretaris Utama BSSN Soetedjo Joewono, serta para pimpinan tinggi madya dan pimpinan tinggi pratama di lingkungan Kemenko Kumham Imipas.