Ketua Umum Singa Muda Hanura Anggap PT 5% Potensi Membuang Suara Rakyat

Jakarta, kabarsenayan.com. — Rencana kenaikan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) dari 4% menjadi 5% pada Pemilu 2029 memicu kritik keras dari kelompok pemuda politik. Ketua Umum Singa Muda Hanura, Abraham, menilai kebijakan tersebut berpotensi membuang puluhan juta suara masyarakat Indonesia dan mengancam prinsip-prinsip demokrasi.

Abraham menyoroti dampak penerapan ambang batas 4% pada Pemilu lalu yang mengakibatkan sekitar 17 juta suara rakyat tidak terwakili di Senayan karena partai yang mereka pilih gagal memenuhi syarat minimal. Kenaikan angka menjadi 5% diprediksi akan memperluas jumlah suara yang hangus secara signifikan.

“Setiap orang berhak mengajukan diri untuk dipilih, dan setiap orang juga berhak memilih. Maka itu, kami dari Singa Muda Hanura tidak ingin ada suara masyarakat Indonesia yang hilang,” tegas Abraham dalam wawancaranya di Jakarta, Sabtu (26/9/2026).

Ia menuding wacana kenaikan tersebut sebagai tindakan yang merugikan hak konstitusional pemilih. “Ini bukan sekadar angka, ini adalah hak rakyat. Kalau 5% disepakati, secara matematika sudah pasti akan ada jutaan warga yang suaranya tidak punya keterwakilan di Senayan. Kami menilai ini adalah sabotase terhadap demokrasi,” lanjutnya.

Sebagai langkah konkret, Singa Muda Hanura menyatakan dukungan terhadap Gerakan Keadilan Suara Rakyat (GKSR) yang mendorong penurunan ambang batas parlemen menjadi 1%. Gerakan yang melibatkan konsolidasi delapan partai politik ini diklaim murni berfokus pada penyelamatan legitimasi suara pemilih, bukan semata-mata demi kepentingan kelompok.

Abraham mengimbau DPR RI untuk mempertimbangkan ulang regulasi ini dan mengakomodasi usulan 1% demi menegakkan Demokrasi Pancasila. Ia menambahkan bahwa jika DPR tetap mengesahkan ambang batas 5%, pihanya siap melanjutkan upaya pengawalan dan perjuangan hukum.

“Kalau DPR mengesahkan 5%, kami tidak diam. Kami akan terus mengawal ini. Memang susah melawan keputusan di Senayan, tapi kami akan terus memperjuangkan hak dan suara masyarakat Indonesia agar tidak terbuang. Bukan sekadar retorika, kami siap berjuang,” pungkasnya.