Jakarta, kabarsenayan.com. — Sejumlah mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), khususnya yang bergerak di wilayah tertinggal, terdepan, dan terpencil (3T), berencana menggelar aksi di Gedung DPR RI pada Kamis, 1 Oktober 2026. Aksi tersebut disebut sebagai bentuk desakan kepada pemerintah dan Badan Gizi Nasional (BGN) agar memberikan kepastian terhadap keberlanjutan investasi serta posisi mitra dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hal itu disampaikan dalam konferensi pers di kawasan Paseban, Kramat, hari Rabu, pukul 20.00.
Ketua Umum Asosiasi Mitra BGN Indonesia (ASAM BGN), Syawaluddin Aweng, mengatakan kedatangan para mitra dari berbagai daerah ke Jakarta merupakan bentuk penyampaian aspirasi setelah mereka mengaku menanggung beban investasi dan operasional dalam pembangunan dapur SPPG.
“Kami hadir di pusat ibu kota ini jangan dianggap sebagai musuh. Ini adalah cara kami mengingatkan kepada negara bahwa kami ada, kami besar, dan kami siap menyampaikan aspirasi,” ujar Syawaluddin dalam konferensi pers menjelang aksi.
Menurut dia, para mitra merasa telah memberikan dukungan terhadap program prioritas Presiden Prabowo Subianto melalui investasi pembangunan fasilitas SPPG. Namun, mereka mengaku menghadapi ketidakpastian mengenai keberlanjutan operasional dapur serta pengembalian dana yang telah dikeluarkan. Syawaluddin juga menyebut terdapat mitra yang harus menanggung kewajiban utang setelah mengeluarkan modal untuk membangun fasilitas SPPG. Ia meminta pemerintah memberikan kepastian dan tidak mengabaikan posisi mitra dalam pelaksanaan program MBG.
Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pangan Gizi Indonesia (APGI) 3T, Herwil Junaidi Harefa, mengatakan program MBG di wilayah 3T telah dimulai sejak Oktober 2025. Menurutnya, sejumlah mitra saat itu diminta menyelesaikan pembangunan fasilitas dalam waktu yang relatif singkat. Herwil mengklaim para mitra menggunakan berbagai sumber pembiayaan, termasuk meminjam dari keluarga, sahabat, toko material, hingga perbankan. Namun, ia mengatakan hingga hampir satu tahun berjalan, masih terdapat persoalan pembayaran dan operasional yang belum terselesaikan.
Dalam aksi 1 Oktober, para mitra membawa sejumlah tuntutan. Di antaranya pengembalian dana investasi yang telah dikeluarkan, penyelesaian dana operasional mitra SPPG 3T dan terpencil, pelaksanaan kewajiban sesuai petunjuk teknis (juknis) pertama, serta penataan kembali pengelolaan program MBG 3T sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu, mereka menuntut adanya perlindungan hukum dan kesetaraan posisi antara mitra dengan BGN. Para mitra juga meminta dilibatkan dalam proses penyusunan kebijakan maupun regulasi terkait program MBG.
Herwil menyebut pihaknya menginginkan adanya regulasi yang memberikan kepastian mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk mekanisme penyelesaian persoalan dan sengketa yang transparan.
“Kami menuntut adanya perlindungan hukum bagi mitra, kepastian hak dan kewajiban masing-masing pihak, serta mekanisme penyelesaian persoalan dan sengketa yang jelas, transparan, dan berkeadilan,” katanya.
Para mitra juga menyoroti persoalan citra di tengah masyarakat. Mereka mengaku kerap mendapat tudingan negatif terkait berbagai persoalan dalam pelaksanaan program MBG, sementara menurut mereka posisi mitra tidak selalu sama dengan pihak yang mengelola langsung operasional dapur.
Terkait jumlah peserta aksi, Syawaluddin memperkirakan perwakilan dari berbagai daerah akan hadir di Jakarta. Ia menyebut angka yang telah dikonfirmasi dalam komunikasi internal asosiasi mencapai lebih dari 20.000 orang, meski jumlah massa yang benar-benar hadir di lapangan dapat berubah menyesuaikan kondisi dan situasi di Jakarta. Dalam kesempatan tersebut, Syawaluddin juga menyampaikan klaim mengenai jumlah dapur yang menurutnya belum diaktivasi. Ia merujuk pada data yang disebut berasal dari BGN dan menyebut terdapat sekitar 13.000 dapur yang belum aktif. Ia kemudian memperkirakan nilai investasi dengan menggunakan asumsi sekitar Rp2 miliar per dapur.
“Ini data BGN, bukan data dari kami,” ujarnya, sembari menekankan bahwa angka tersebut menjadi dasar kekhawatiran para mitra mengenai besarnya investasi yang telah dikeluarkan.
Aksi pada 1 Oktober dipilih setelah para mitra sebelumnya menyebut telah merencanakan sejumlah aksi pada Agustus 2026. Mereka mengatakan sempat menunda aksi karena menunggu penyelesaian yang dijanjikan terkait persoalan mitra. Para mitra berharap aksi di DPR RI dapat mempertemukan mereka dengan pihak pemerintah dan BGN sehingga tuntutan yang disampaikan memperoleh jalan keluar.
Mereka juga meminta dapur-dapur yang telah selesai dibangun dan siap beroperasi dapat segera mendapatkan kepastian aktivasi, sementara fasilitas yang masih dalam tahap persiapan dapat dilanjutkan sesuai ketentuan. Namun, apabila tuntutan tidak mendapatkan penyelesaian, Syawaluddin menyatakan para mitra mempertimbangkan langkah lanjutan, termasuk melakukan aksi menginap di DPR RI dan menyerukan penghentian operasional dapur secara nasional.
“Kami ingin menuntut kesetaraan dalam bermitra. Selama ini kami merasa belum dianggap setara dan tidak pernah dilibatkan dalam pengambilan kebijakan,” kata Syawaluddin.
Para mitra berharap pemerintah mendengarkan aspirasi tersebut dan memberikan solusi terhadap persoalan investasi, operasional, perlindungan hukum, serta kepastian keberlanjutan program MBG, khususnya bagi pelaksana dan mitra di wilayah 3T.