Oleh: Tulus Abadi,
Pegiat perlindungan konsumen, Ketua Forum Konsumen Berdaya Indonesia (FKBI), & Sekjen Komnas Pengendalian Tembakau_
Beberapa hari lalu sebagian masyarakat Indonesia memeringati momen Hari Kesehatan Nasional (HKN) pada 12 November 2026. Salah satu bentuk aktivitas untuk memeringati HKN tersebut adalah aksi advokasi masyarakat sipil “SOS” (Save Our Surrounding), yang melayangkan somasi kepada Presiden Prabowo Soebianto. Somasi itu dilayangkan untuk mengulik konsistensi Presiden Prabowo dalam mewujudkan kesehatan publik, terutama yang terwadahi dalam UU Kesehatan dan PP tentang Keseatan. Sebab, terbukti selama dua tahun pemerintahannya, Presiden Prabowo belum/tidak mengimplementasikan ketentuan yang dimandatkan oleh PP No. 28/2024 tentang Kesehatan, terutama ketentuan untuk melindungi publik dalam konsumsi tembakau. Padahal, PP Kesehatan seharusnya sudah diimplementasikan sejak PP disahkan, dan maksimal dua tahun setelah itu. Tetapi hingga akhir 2026, Kemenkes dan kementerian lain gagal mengeksekusi beberapa rancangan peraturan menteri kesehatan (Rapermenkes), sebagai landasan operasional PP tentang Kesehatan tersebut.
Selain itu, dalam konteks kebijakan fiskal, selama dua tahun belakangan (2025-2026) Presiden Prabowo juga tidak menaikkan cukai rokok. Bahkan pada 2027 pun cukai rokok juga tidak akan dinaikkan. Padahal, kenaikan cukai rokok seharusnya dilakukan secara reguler per tahun, sebagaimana mandat UU tentang Percukaian. Alih alih malah Menkeu (waktu itu Purbaya) akan menambah layer cukai rokok.
Merujuk pada dua fenomena itu, somasi kepada Presiden Prabowo yang dilayangkan kalangan masyarakat sipil via SOS itu menjadi keniscayaan. Berikut ulasannya.
Pertama, sesuai mandat Konstitusi, Presiden dan jajaran kabinetnya disumpah untuk melaksanakan perintah dan ketentuan dalam perundangundangan. Dengan mangkraknya implementasi UU dan PP Kesehatan tersebut plus mangkraknya kebijakan cukai rokok, ini menjadi sinyal kuat bahwa Presiden tidak mematuhi konstitusional. Presiden dan jajaran menteri/kementerian tidak menjalan perintah UU/PP, alias tidak melaksanakan mandat rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi.
Kedua, hal ini menjadi tengara kuat bahwa Presiden Prabowo dan kementeriannya tersandera atau bahkan tumbang oleh kepentingan dan interferensi oligarki industri rokok. Terbukti Pemerintah lebih memprioritaskan kepentingan ekonomi industri rokok, daripada melindungi kepentingan dan kesehatan masyarakatnya. Pemerintah tersandera oleh aksi “musang berbulu domba” industri dengan segala muslihat yang dimilikinya.
Dan ketiga, Presiden Prabowo pada akhirnya tidak konsisten dengan narasi asta cita yang menjadi kredo politiknya untuk menjalankan pemerintahannya selama lima tahun. Tujuan asta cita yang keempat dengan gamblang menyebutkan bahwa untuk memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olah raga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
Bagaimana akan memperkuat sumber daya manusia dan kesehatan masyarakat, jika kesehatan masyarakat justru makin dipinggirkan dan tereduksi oleh tingginya prevalensi konsumsi produk adiksi rokok, baik rokok konvensional dan atau rokok elektrik.
Prevalensi merokok di kalangan masyarakat Indonesia kini mencapai 32 persen dari total populasi, alias lebih dari 70 juta orang adalah perokok. Dan saat ini tak kurang dari 9 persen anak Indonesia (sekitar 6 juta) tersandera oleh konsumsi produk adiksi rokok. Mau jadi apa anak anak Indonesia ke depannya, jika sejak kecil sudah teracuni produk nikotin? Bonus demografi, apalagi generasi emas, hanyalah mimpi di siang bolong.
Kondisi itu makin parah dengan masifnya konsumsi rokok elektrik, salah satunya vape, yang saat ini prevalensinya mencapai 3 persen, atau mengalami lompatan sepuluh kali lipat selama lima tahun terakhir. Apalagi banyak ditemukan rokok elektrik yang disusupi zat narkotika.
Salah satu dampak nyata terhadap makin mengguriratanya konsumsi rokok, adalah tingginya penyakit tidak menular, seperti jantung koroner, kanker, gagal ginjal, diabetes melitus (penyakit katastropik); yang terus menggerogoti biaya kesehatan JKN. Pada 2025, iuran BPJS Kesehatan lebih dari 26 persennya, atau sekitar Rp 50 triliun, habis tergerus untuk mengobati biaya penyakit katastropik tersebut. Pemicu utama penyakit katastropik adalah gaya hidup dan pola konsumsi yang tidak sehat (merokok).
Bahkan dari sisi ekonomi, sebagaimana data BPS, bahwa alokasi anggaran untuk membeli rokok di rumah tangga perokok rerata mencapai Rp 94.180 per bulannya. Angka nominal tersebut menyumbang sekitar 11,57 persen dari total pengeluaran kelompok makanan masyarakat. Nominal belanja rokok tersebut secara signifikan melampaui gabungan pengeluaran untuk bahan makanan berprotein tinggi. Sebagai perbandingan, belanja daging rata-rata berada di angka Rp 40.352, sementara belanja telur dan susu sebesar Rp 44.915, yang jika dijumlahkan baru mencapai Rp 85.267 per bulan. Dalam klasifikasi pengeluaran makanan BPS tersebut, komoditas rokok dan tembakau pun menempati urutan terbesar kedua setelah kelompok makanan jadi. Betapa mirisnya konfigurasi ini.
Dukungan publik sejatinya sangat tinggi, agar pemerintah menaikkan harga rokok dan cukai rokok. Hasil survei CISDI (2026) membuktikan bahwa lebih dari 64 persen publik mendukung kenaikan cukai dan harga rokok, sekalipun publik itu berasal dari kalangan perokok aktif itu sendiri.
Dalam skala yang lebih mikro, seharusnya Presiden Prabowo bisa mencontoh langkah progresif yang dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), yang telah mengharamkan rokok elektrik/vape, via putusan MUI Pusat No. 131/2026. Dan atau di ranah perguruan tinggi, Rektor Universitas Indonesia (UI), yang telah melegitimasi kampus bebas asap rokok via Peraturan Rektor UI No. 40/2026 tentang Kawasan Tanpa Rokok Universitas Indonesia.
Juga ormas Islam seperti Muhammadiyah, yang sudah lama mengharamkan rokok konvensional dan mengharamkan rokok elektrik pada 2020. Kalau kalangan masyarakat sipil saja punya concern tinggi untuk mewujudkan kesehatan publik, untuk pengendalian ketat konsumsi tembakau, sungguh absurd jika negara/pemerintah yang punya kuasa atas segalanya malah limbung, selimbung-limbungnya.
Somasi yang dilakukan oleh kalangan masyarakat sipil via SOS tersebut, seharusnya menjadi cambuk api bagi Presiden Prabowo dan jajarannya untuk melakukan transformasi kebijakan demi terwujudnya kesehatan publik, dengan melakukan kepatuhan terhadap regulasi dan perundangundangan, seperti yang dimandatkan konstitusi. Bukan malah sebaliknya makin lengket berkolusi dengan kalangan oligarki industri rokok, dan kemudian menjadikan kesehatan publik sebagai tumbalnya. Wujud keberpihakan negara dalam kesehatan publik bukan hanya membangun infrastruktur pelayanan kesehatan, bukan hanya adanya alat kesehatan yang canggih, bahkan bukan pula dengan kebijakan JKN; tetapi keberpihakan dari sisi hulunya, yakni mewujudkan kebijakan berbasis promotif dan preventif. Pengendalian ketat konsumsi produk adiksi tembakau, sebagaimana dimandatkan oleh UU Kesehatan dan PP tentang Kesehatan, adalah menjadi prasyarat utama. Wujud konkret pengendalian ketat itu adalah: larangan total iklan dan promosi rokok di semua lini, peringatan kesehatan bergambar hingga 50 persen, kemasan rokok yang distandardisasi, larangan penjualan ketengan, larangan penjualan di sekitar pendidikan, dll.
Pada akhirnya, bersandar pada spirit Hari Kesehatan Nasional 12/11/2026, yang bertajuk kesehatan untuk semua, pada tataran empirik menjadi paradoks/ironis, tersebab justru ranah negara itu sendiri yang gagal mewujudkan kesehatan untuk semua. Kesehatan publik justru menjadi tumbal atas lemahnya peran negara vis a vis dengan kepentingan ekonomi kapitalistik dari oligarki industri tembakau.