Penyandang Disabilitas Gugat Menkes dan Mensos, Tolak Kewajiban Asesmen Dokter Spesialis

Jakarta, kabarsenayan.com. – Koalisi organisasi penyandang disabilitas menolak rencana kebijakan Kementerian Kesehatan dan Kementerian Sosial yang mewajibkan pemeriksaan atau asesmen oleh dokter spesialis untuk memperoleh Surat Keterangan Disabilitas (SKD).

Kebijakan tersebut dinilai berpotensi menghambat jutaan penyandang disabilitas di Indonesia dalam mendapatkan pengakuan identitas serta mengakses berbagai hak dan fasilitas yang disediakan pemerintah.

Penolakan itu disampaikan dalam konferensi pers bertajuk “Penyandang Disabilitas Menggugat Menteri Kesehatan dan Menteri Sosial” yang digelar di Komnas HAM, Gedung Cisadane, Jalan Cisadane Nomor 25, Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (19/11/2026).

Konferensi pers menghadirkan lima narasumber, yakni Yeni Rosa dari PJS, Fajri Nursyamsi dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Maulani Rotinsulu dari Pokja Disabilitas, Orpa Owagai dari DPD Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Papua Pegunungan, serta Andi Kasri Unru dari Gerkatin. Diskusi dipandu moderator Fatum Ade dari PJS.

Dalam kesempatan tersebut, koalisi juga meluncurkan surat terbuka yang ditujukan kepada Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK).

Perwakilan koalisi menjelaskan, SKD merupakan dokumen penting yang menjadi dasar penerbitan Kartu Penyandang Disabilitas. Dokumen dan kartu tersebut diperlukan untuk mengakses berbagai fasilitas, mulai dari potongan harga, bantuan sosial, fasilitas jaminan kesehatan, antrean prioritas, hingga kesempatan kerja dan pendidikan.

SKD juga menjadi persyaratan untuk memperoleh akomodasi yang layak di lingkungan kerja maupun lembaga pendidikan, termasuk akses juru bahasa isyarat dan layanan disabilitas di perguruan tinggi.

Namun, rencana kewajiban asesmen dokter spesialis justru dikhawatirkan menjadi penghalang bagi penyandang disabilitas, terutama mereka yang tinggal di daerah terpencil, kepulauan, dan wilayah dengan keterbatasan fasilitas kesehatan.

Yeni Rosa: Persyaratan Dokter Spesialis Bisa Menghambat Jutaan Penyandang Disabilitas

Yeni Rosa dari PJS, yang juga merupakan penyandang disabilitas mental, mempertanyakan ketersediaan dokter spesialis di berbagai daerah, khususnya di luar Pulau Jawa.

Menurutnya, penyandang disabilitas netra harus menjalani pemeriksaan dokter spesialis mata, sementara penyandang disabilitas tuli harus mendapatkan pemeriksaan dokter spesialis THT. Persyaratan tersebut akan menyulitkan mereka yang tinggal di daerah yang tidak memiliki tenaga dokter spesialis.

“Kalau tidak memiliki surat keterangan disabilitas, pintu untuk mendapatkan berbagai layanan dan fasilitas pemerintah bagi penyandang disabilitas menjadi tertutup,” ungkap Yeni.

Ia juga menyoroti persoalan biaya asesmen. Berdasarkan pengalaman sejumlah penyandang disabilitas, biaya untuk memperoleh surat keterangan disabilitas mental di Jakarta berkisar Rp600 ribu hingga Rp800 ribu. Sementara itu, seorang penyandang disabilitas tuli di Papua dilaporkan harus mengeluarkan biaya sekitar Rp600 ribu.

Hingga konferensi pers berlangsung, menurut koalisi, belum terdapat kejelasan mengenai pihak yang akan menanggung biaya asesmen tersebut. Mereka juga menyebutkan bahwa BPJS Kesehatan sebelumnya menyampaikan asesmen untuk keperluan administrasi, bukan pengobatan, tidak termasuk dalam pembiayaan yang ditanggung.

Fajri Nursyamsi: Pemerintah Jangan Mempersulit Pemenuhan Hak

Perwakilan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Fajri Nursyamsi, menilai penyusunan kebijakan SKD seharusnya berorientasi pada kemudahan pengakuan identitas dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.

Ia mengingatkan bahwa amanat penerbitan identitas penyandang disabilitas telah diatur sejak Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Menurut Fajri, SKD bukan sekadar persyaratan untuk memperoleh potongan harga atau fasilitas tertentu, melainkan bentuk pengakuan negara terhadap keberadaan warga negara penyandang disabilitas.

Ia juga menyoroti Pasal 4 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2016 yang menyebutkan bahwa ragam penyandang disabilitas dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multi dalam jangka waktu lama yang ditetapkan oleh tenaga medis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut interpretasi Fajri, ketentuan tersebut menempatkan tenaga medis pada proses penetapan disabilitas, bukan mengharuskan seluruh proses pemeriksaan dan asesmen dilakukan oleh dokter spesialis.

Karena itu, ia mendorong agar proses pemeriksaan dapat melibatkan dokter umum, tenaga kesehatan, dan pekerja sosial, sementara penetapan dilakukan oleh tenaga medis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fajri juga meminta pemerintah mengubah pendekatan pelayanan dari sekadar menunggu permohonan menjadi sistem penjangkauan atau jemput bola.

“Mindset-nya harus diubah. Bukan penyandang disabilitas yang terus mengejar surat tersebut, tetapi pemerintah yang memiliki kewajiban memenuhi hak mereka,” tegasnya.

Ia turut mengingatkan bahwa kebijakan harus mempertimbangkan kondisi nyata di lapangan. Berdasarkan data yang dipaparkannya, terdapat sekitar 14,85 juta penyandang disabilitas, sementara fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut yang menjadi rujukan asesmen berjumlah sekitar 3.283 rumah sakit atau klinik utama.

Jumlah fasilitas tersebut juga belum menjamin ketersediaan dokter spesialis mata, THT, dan spesialis lainnya secara merata di seluruh wilayah Indonesia.

Andi Kasri Unru: Penyandang Disabilitas Tuli Menghadapi Hambatan Akses

Persoalan akses pemeriksaan dokter spesialis juga menjadi perhatian Andi Kasri Unru dari Gerkatin. Dalam pemaparan mengenai kondisi penyandang disabilitas tuli, disampaikan bahwa kewajiban rekomendasi dokter spesialis berpotensi menambah beban bagi mereka yang tinggal di daerah terpencil.

Penyandang disabilitas tuli sejak lahir, misalnya, tetap harus melalui proses pemeriksaan untuk mendapatkan SKD, meskipun kondisi disabilitasnya telah dialami sejak lama.

Mereka yang tinggal di kampung atau daerah yang tidak memiliki dokter spesialis harus pergi ke kota besar dengan menanggung biaya transportasi, pendamping, penginapan, dan kebutuhan lainnya.

Persoalan semakin rumit ketika fasilitas kesehatan tidak menyediakan juru bahasa isyarat sehingga penyandang disabilitas tuli mengalami kesulitan menyampaikan kebutuhan dan berkomunikasi selama proses pelayanan.

Orpa Owagai: Penyandang Disabilitas Papua Harus Menanggung Biaya Perjalanan

Sementara itu, Orpa Owagai dari DPD HWDI Papua Pegunungan menceritakan pengalaman sulitnya mengakses layanan kesehatan dan kesempatan kerja.

Ia mengungkapkan, meskipun kondisi disabilitasnya terlihat secara nyata, dirinya tetap diminta menunjukkan surat keterangan disabilitas ketika mengurus persyaratan pekerjaan.

Untuk mendapatkan pemeriksaan dokter spesialis, penyandang disabilitas dari wilayahnya bahkan harus melakukan perjalanan ke Jayapura atau kota lain yang memiliki fasilitas kesehatan memadai.

Biaya perjalanan udara, penginapan, transportasi lokal, serta kebutuhan pendamping menjadi beban tambahan bagi penyandang disabilitas yang kondisi ekonominya terbatas.

Orpa juga menceritakan pengalamannya harus mengantre sejak pukul 05.00 di rumah sakit tanpa jaminan mendapatkan pelayanan pada hari yang sama.

Menurutnya, persyaratan administratif tersebut semakin memperpanjang hambatan penyandang disabilitas dalam memperoleh pekerjaan dan berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat, termasuk olahraga.

Maulani Rotinsulu: Kebijakan Harus Berperspektif Inklusif

Perwakilan Pokja Disabilitas, Maulani Rotinsulu, menekankan pentingnya membangun perspektif yang benar mengenai hak-hak penyandang disabilitas, baik di lingkungan pemerintah maupun masyarakat.

Menurutnya, penyusunan regulasi tidak cukup hanya melibatkan penyandang disabilitas dalam diskusi, tetapi juga harus memastikan pemahaman terhadap Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas diterjemahkan secara tepat ke dalam kebijakan dan pelaksanaannya.

Ia juga mengingatkan pentingnya pengawasan terhadap kebijakan dan penganggaran program disabilitas agar benar-benar memberikan manfaat bagi kelompok sasaran.

Koalisi organisasi penyandang disabilitas untuk perlindungan sosial inklusif, yang telah melakukan advokasi sekitar empat tahun, menegaskan bahwa kebijakan pemerintah harus mengutamakan kemudahan akses, bukan justru menciptakan persyaratan baru yang membebani.

Koalisi berharap Kementerian Kesehatan dan Kementerian Sosial membuka ruang dialog serta meninjau kembali rancangan kebijakan asesmen SKD.

Mereka mendorong agar pemeriksaan disabilitas dapat dilakukan melalui mekanisme yang lebih luas dan mudah dijangkau, melibatkan tenaga kesehatan maupun pekerja sosial, serta didukung sistem pelayanan jemput bola.

Bagi koalisi, pengakuan terhadap penyandang disabilitas merupakan kewajiban negara. Karena itu, proses memperoleh identitas dan mengakses hak-hak dasar tidak seharusnya menjadi beban baru bagi jutaan penyandang disabilitas di Indonesia.